Ketika Hukum dan Politik Sama-sama Mengira Orang Sulit Memahami

Masalah yang Sering Tidak Diakui: Bukan Sekadar Kebijakan, tapi Asumsi tentang Kemampuan Orang

Apa jadinya kalau dua arena yang tampak berbeda, undang-undang ketenagakerjaan dan kontestasi elektoral, ternyata gagal karena penyakit yang sama: keduanya dibuat seolah-olah publik tidak perlu benar-benar memahami dampaknya?

Di satu sisi, ada aturan ekonomi yang diklaim akan mempercepat pertumbuhan, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun dalam praktiknya, ketika aturan itu tidak menyejahterakan buruh, justru melemahkan posisi pekerja, dan bergantung pada penegakan yang lemah, muncul pertanyaan yang lebih besar: siapa sebenarnya yang dianggap sebagai subjek utama dalam proses ini?

Di sisi lain, ada politik elektoral yang sering dibaca lewat strategi elite, mesin kampanye, dan koalisi. Tetapi ketika sekitar 60 persen pemilih hanya memiliki pendidikan maksimal SMP, politik tidak cukup diukur dari kecanggihan narasi di atas kertas. Ia harus diukur dari apakah pesan, kebijakan, dan simbol benar-benar bisa dipahami, dipercaya, dan dirasakan relevansinya oleh mayoritas warga.

Dari dua hal ini muncul satu tesis yang lebih dalam: banyak kegagalan kebijakan dan politik di Indonesia bukan karena kurangnya ide, melainkan karena terlalu sering negara dan elite berasumsi bahwa rakyat akan menyesuaikan diri dengan sistem, bukan sistem yang menyesuaikan diri dengan rakyat.

Ilusi Teknis: Ketika Kompleksitas Dipakai untuk Menutupi Arah Kekuasaan

Banyak kebijakan dibungkus bahasa teknokratis. Ada istilah efisiensi, iklim investasi, fleksibilitas pasar tenaga kerja, deregulasi, dan penyederhanaan prosedur. Bahasa ini terdengar netral, bahkan modern. Masalahnya, bahasa teknis sering membuat relasi kuasa tampak seperti persoalan administratif.

Padahal, dalam dunia nyata, tiap perubahan aturan menyentuh hal yang sangat konkret: jam kerja, kepastian upah, cuti, posisi tawar buruh, dan rasa aman dalam hidup sehari-hari. Ketika sebuah kebijakan gagal mengatur hal-hal seperti cuti panjang atau justru membuat sistem pengupahan terasa lebih rapuh, yang terjadi bukan sekadar kekurangan teknis. Itu adalah pergeseran beban dari negara dan pemodal ke pekerja.

Di sinilah ilusi teknis bekerja. Sebuah aturan bisa tampak canggih secara desain, tetapi jika implementasinya lemah dan penegakan hukumnya tidak memihak, maka yang menang bukanlah keadilan. Yang menang adalah pihak yang sudah punya sumber daya untuk menavigasi celah. Dalam praktik, regulasi seperti ini sering ibarat peta yang terlihat rapi, tetapi hanya berguna bagi mereka yang punya mobil, GPS, dan akses ke jalan tol. Bagi pekerja, peta itu tidak otomatis membuat perjalanan hidup lebih aman.

Kebijakan yang baik bukan yang paling rumit, tetapi yang paling bisa dirasakan adil oleh orang yang paling rentan.

Masalahnya, elite sering mengukur keberhasilan dari indikator yang jauh dari pengalaman rakyat. Investasi naik, iklim usaha membaik, prosedur dipangkas. Tetapi pertanyaan yang lebih mendasar justru jarang diajukan: siapa yang menanggung risikonya, siapa yang kehilangan perlindungan, dan siapa yang harus membayar biaya ketidakpastian?

Kalau penegakan hukum lemah, maka kebijakan pro pasar tidak otomatis berarti pro pertumbuhan yang sehat. Ia bisa berubah menjadi transfer risiko yang halus. Perusahaan mendapatkan kelincahan, sementara pekerja mendapatkan ketidakpastian. Negara terlihat aktif membuat aturan, namun sesungguhnya sedang mengurangi daya lindungnya sendiri.

---

Politik Mayoritas: Mengapa 60 Persen Pemilih Mengubah Cara Kita Memahami Demokrasi

Angka bahwa sekitar 60 persen pemilih hanya memiliki pendidikan maksimal SMP sering dipakai secara simplistis, seolah-olah sekadar data demografis. Padahal, angka ini punya konsekuensi besar bagi cara kita memahami demokrasi. Ia tidak berarti warga tidak cerdas. Ia berarti sebagian besar warga hidup dalam kondisi informasi, waktu, dan akses yang terbatas.

Ini penting, karena terlalu banyak strategi politik dibangun seakan pemilih adalah konsumen informasi penuh waktu. Mereka diasumsikan membaca program, membandingkan visi, memeriksa data, dan menilai konsistensi kebijakan dengan ketelitian yang sama seperti analis profesional. Itu asumsi yang tidak realistis.

Jika mayoritas pemilih tidak mengoperasikan politik dengan modal informasi yang sama seperti elite, maka politik tidak bisa hanya bergantung pada argumen yang bagus di atas kertas. Politik bekerja melalui hal yang lebih dasar: kepercayaan, kedekatan, pengulangan, bukti keseharian, dan rasa bahwa seseorang benar-benar melihat hidup mereka.

Di titik ini, kita bisa melihat kesamaannya dengan kebijakan ketenagakerjaan. Sama seperti undang-undang yang gagal jika hanya tampak baik di ruang sidang atau ruang rapat, pesan politik juga gagal jika hanya cerdas di ruang elite. Keduanya berpusat pada satu kekeliruan yang sama: menganggap penerima dampak akan mampu menerjemahkan bahasa kekuasaan tanpa bantuan jembatan yang memadai.

Dalam masyarakat dengan ketimpangan pendidikan yang besar, demokrasi bukan sekadar kompetisi gagasan, tetapi kompetisi penerjemahan. Siapa yang bisa mengubah agenda rumit menjadi makna yang dekat dengan pengalaman sehari-hari? Siapa yang mampu menjelaskan ancaman tanpa terdengar menggurui? Siapa yang mampu membuat kebijakan terasa relevan, bukan abstrak?

Kalau pertanyaan itu diabaikan, politik akan jatuh pada dua ekstrem. Pertama, elite berbicara terlalu teknis dan kehilangan publik. Kedua, elite menyederhanakan segala sesuatu menjadi slogan kosong. Keduanya sama-sama gagal membangun legitimasi yang tahan lama.

Benang Merahnya: Subordinasi dalam Bahasa yang Berbeda

Ada benang merah yang kuat antara hukum ketenagakerjaan dan perilaku pemilih dalam demokrasi massal. Keduanya berbicara tentang siapa yang memegang kendali atas makna.

Dalam relasi kerja, buruh sering berada dalam posisi subordinat ketika regulasi tidak memberi perlindungan yang cukup. Mereka harus mengikuti aturan yang disusun jauh dari tempat mereka bekerja. Jika aturan itu lemah atau tidak ditegakkan, buruh bukan hanya kehilangan hak, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk bernegosiasi.

Dalam politik, pemilih juga bisa berada dalam posisi subordinat jika sistem komunikasi publik disusun untuk menguntungkan pihak yang sudah kuat. Saat informasi dipadatkan menjadi jargon, saat kebijakan dijadikan komoditas citra, dan saat literasi publik dianggap masalah sampingan, rakyat tidak benar-benar diajak menjadi penilai. Mereka hanya dijadikan sasaran.

Inilah mengapa banyak kegagalan kebijakan dan kampanye sebenarnya bukan kegagalan komunikasi semata. Itu adalah kegagalan mengakui struktur ketimpangan pengetahuan. Pengetahuan bukan cuma soal isi kepala, tetapi juga soal kesempatan untuk memahami, menimbang, dan menolak.

Bayangkan sebuah jembatan. Di satu sisi ada pembuat kebijakan dan elite politik, di sisi lain ada buruh dan pemilih mayoritas. Kalau jembatannya sempit, licin, dan hanya bisa dilewati oleh mereka yang sudah paham bahasa teknokrat atau bahasa elite, maka yang terjadi bukan partisipasi. Yang terjadi adalah penyaringan. Hanya sedikit orang yang benar-benar bisa menyeberang.

Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya apakah sebuah undang-undang menguntungkan investor, atau apakah seorang kandidat punya strategi kampanye yang efektif. Pertanyaan yang lebih dalam adalah: apakah sistem ini memperbesar kemampuan warga untuk memahami nasibnya sendiri, atau justru membuat mereka semakin bergantung pada penafsir dari atas?

Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang hanya menghitung suara, tetapi demokrasi yang memperluas kapasitas warga untuk menilai kuasa.

Dari Kebijakan ke Legitimasi: Mengapa Penegakan Sama Pentingnya dengan Niat

Salah satu pelajaran paling penting dari hubungan antara kebijakan dan politik adalah ini: legitimasi tidak lahir dari niat baik, tetapi dari pengalaman nyata yang konsisten.

Sebuah undang-undang bisa dikemas sebagai solusi besar, tetapi jika buruh tetap merasa dirugikan, publik akan membaca motif di baliknya. Sebuah kampanye bisa dikemas sebagai perubahan, tetapi jika hanya berbicara pada lapisan pemilih yang paling mudah dijangkau, maka mayoritas akan tetap merasa asing. Dalam dua kasus itu, jarak antara ucapan dan pengalaman menjadi sumber ketidakpercayaan.

Penegakan hukum yang lemah memperburuk segalanya. Aturan yang secara formal tampak progresif bisa berubah menjadi alat yang selektif. Sementara itu, dalam politik, pesan yang tidak diterjemahkan ke dalam pengalaman konkret akan kehilangan daya. Orang mungkin tidak membaca seluruh rancangan kebijakan, tetapi mereka sangat cepat membaca apakah hidup mereka membaik atau tidak.

Ini seperti menilai restoran bukan dari brosur menunya, tetapi dari rasa makanan, kecepatan pelayanan, dan apakah harga sepadan. Publik memang tidak selalu tahu detail dapur, tetapi mereka tahu apakah yang mereka terima layak. Begitu juga dengan negara dan kandidat. Mereka tidak dinilai dari narasi paling pintar, melainkan dari hasil yang terasa.

Maka, jika ingin memahami mengapa kebijakan gagal atau mengapa kandidat kalah, jangan buru-buru menyalahkan kurangnya edukasi publik. Itu terlalu mudah dan terlalu merendahkan. Tanyakan hal yang lebih sulit: apakah sistem yang dibangun memang menghormati kapasitas warga, atau justru memanfaatkan keterbatasan informasi mereka?

Key Takeaways

1. Jangan tertipu oleh bahasa teknis. Tanyakan selalu siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang kehilangan perlindungan.
2. Anggap komunikasi sebagai jembatan, bukan hiasan. Pesan politik atau kebijakan harus diterjemahkan ke dalam pengalaman sehari-hari, bukan hanya dibuat terdengar cerdas.
3. Ukur legitimasi dari pengalaman warga, bukan dari klaim elite. Jika buruh masih merasa subordinat dan pemilih masih merasa jauh, ada masalah struktural yang belum selesai.
4. Perkuat penegakan, bukan hanya desain. Aturan tanpa implementasi yang adil sering kali hanya memindahkan ketidakpastian kepada pihak yang lemah.
5. Hormati fakta bahwa mayoritas warga punya keterbatasan waktu dan akses informasi. Demokrasi yang baik menyesuaikan diri dengan realitas itu, bukan menghukumnya.

---

Penutup: Demokrasi yang Serius Harus Mengubah Siapa yang Harus Menyesuaikan Diri

Kita sering berpikir problem utama negara adalah membuat kebijakan yang benar atau memenangkan pemilu. Padahal masalah yang lebih dalam adalah ini: terlalu sering sistem dirancang agar rakyat menyesuaikan diri dengan bahasa kekuasaan, bukan agar kekuasaan menyesuaikan diri dengan kehidupan rakyat.

Di sinilah kaitan antara buruh dan pemilih menjadi sangat penting. Buruh yang dirugikan oleh regulasi lemah dan pemilih yang sulit dijangkau oleh politik elitis sebenarnya menghadapi bentuk persoalan yang sama: mereka diminta memahami sistem yang tidak cukup berusaha memahami mereka.

Mungkin itulah ujian sejati dari demokrasi dan pembangunan. Bukan apakah negara bisa membuat aturan besar atau slogan besar, melainkan apakah negara mampu menciptakan tata kelola yang bisa dipahami, dirasakan, dan diperdebatkan oleh orang biasa. Karena pada akhirnya, kebijakan yang baik bukan yang paling mengesankan di atas kertas. Kebijakan yang baik adalah yang membuat rakyat tidak perlu menjadi ahli dulu untuk bisa mendapat keadilan.