Ketika Kerugian Iklim Bertemu Demokrasi yang Melek Sekolah Menengah: Biaya Terbesar Indonesia Bukan Sekadar Banjir, Tapi Salah Paham

Kerugian yang Tidak Pernah Masuk ke Cara Kita Berdebat

Bagaimana jika dua angka yang tampak tidak berhubungan justru menjelaskan masalah terbesar Indonesia hari ini? Di satu sisi, Indonesia merugi Rp 544 triliun hanya dalam kurun 2020 sampai 2024 akibat perubahan iklim. Di sisi lain, sekitar 60 persen pemilih hanya menamatkan pendidikan maksimal SMP. Dua fakta ini, jika dibaca terpisah, tampak seperti isu yang berbeda: satu soal cuaca, satu soal politik. Padahal, keduanya menunjuk ke persoalan yang sama: negara yang menghadapi biaya besar sering kali gagal menjelaskan biaya itu kepada orang yang harus ikut menanggung dan membayarnya.

Itulah inti paradoks kita. Kerugian iklim bukan hanya persoalan teknis seperti tanggul, drainase, atau emisi. Ia juga persoalan komunikasi, literasi, dan imajinasi politik. Negara bisa saja tahu bahwa banjir akan makin mahal, gagal panen akan makin sering, dan cuaca ekstrem akan menekan harga pangan. Tetapi jika mayoritas warga tidak pernah menerima penjelasan yang sederhana, konkret, dan relevan dengan hidup mereka, maka krisis tersebut tetap terasa abstrak. Akibatnya, yang muncul bukan urgensi kolektif, melainkan kebingungan, skeptisisme, dan kebijakan yang setengah hati.

Masalah terbesar krisis iklim bukan hanya bahwa kerusakannya mahal, tetapi bahwa biayanya sering tidak terasa sampai sudah terlambat.

Kita terlalu sering mengira bahwa fakta besar otomatis menghasilkan tindakan besar. Kenyataannya, fakta hanya bekerja jika ia bisa menembus cara orang memahami dunia. Di sinilah dua angka tadi bertemu, dan di sinilah kita perlu memulai pembacaan yang lebih jujur tentang Indonesia.

Biaya Iklim Sering Tak Terlihat, Sampai Menjadi Tagihan Hidup

Kerugian Rp 544 triliun terdengar seperti angka makro yang jauh dari dapur rumah tangga. Namun jika dibongkar, ia sesungguhnya muncul sebagai rentetan gangguan yang sangat konkret. Petani menghadapi musim yang sulit ditebak. Nelayan berangkat lebih jauh karena pola cuaca bergeser. Pedagang kecil kehilangan omzet saat banjir menutup akses pasar. Keluarga menunda pengeluaran lain karena harga pangan melonjak setelah gagal panen atau distribusi terganggu.

Krisis iklim bekerja seperti bunga majemuk negatif. Ia tidak selalu menghantam dalam satu ledakan besar, tetapi menggerogoti sedikit demi sedikit. Hari ini satu panen turun, besok jalan rusak karena banjir, lusa biaya logistik naik, minggu depan penyakit menyebar lebih cepat karena lingkungan makin rentan. Pada akhirnya, kerugian yang terlihat sebagai angka triliunan itu sebenarnya adalah akumulasi dari ribuan kejadian kecil yang dirasakan langsung oleh warga.

Masalahnya, manusia tidak mudah bereaksi terhadap risiko yang tersebar, lambat, dan tidak dramatis. Kita lebih sigap terhadap bahaya yang datang dalam bentuk tunggal dan jelas: kebakaran besar, gempa, atau harga bahan pokok yang tiba-tiba melonjak. Tetapi perubahan iklim adalah ancaman yang sering hadir sebagai latar belakang, bukan sebagai headline harian. Inilah sebabnya banyak masyarakat baru percaya bahwa sesuatu “benar-benar serius” ketika sudah merusak rumah, menelan korban, atau mengacaukan penghasilan.

Jika begitu, kebijakan iklim yang efektif tidak cukup hanya berbicara tentang karbon atau target net zero. Kebijakan itu harus mampu menerjemahkan risiko ke dalam bahasa yang bisa dirasakan: berapa hari sekolah hilang karena banjir, berapa rupiah biaya kesehatan naik akibat udara buruk, berapa persen pendapatan petani turun karena musim bergeser, dan berapa kali harga cabai naik karena cuaca ekstrem. Tanpa penerjemahan semacam itu, iklim akan terus diperlakukan sebagai masalah elite, bukan masalah hidup sehari-hari.

---

Politik Tidak Menang dengan Kebenaran yang Rumit, Tapi dengan Makna yang Bisa Dipahami

Di sinilah angka tentang tingkat pendidikan menjadi penting. Jika sekitar 60 persen pemilih hanya berpendidikan maksimal SMP, maka kita sedang berbicara tentang demokrasi yang harus bekerja di ruang literasi yang sangat beragam. Ini bukan berarti warga kurang cerdas. Ini berarti cara penyampaian gagasan harus jauh lebih cermat, lebih membumi, dan lebih menghormati pengalaman konkret daripada jargon.

Banyak kampanye kebijakan gagal bukan karena isinya salah, tetapi karena isinya tidak diterjemahkan ke dalam struktur makna yang bisa langsung dipakai orang untuk menilai hidupnya. Seseorang yang tidak terbiasa dengan istilah emisi, adaptasi, atau transisi energi tidak akan otomatis melihat hubungan antara kenaikan suhu laut dan harga ikan di pasar. Seseorang yang hidup dari penghasilan harian akan lebih mudah merespons penjelasan tentang banjir yang membuat kios tutup daripada grafik kenaikan temperatur rata-rata.

Ini penting karena politik bukan ruang seminar. Politik adalah kompetisi untuk membentuk intuisi publik. Siapa yang berhasil membuat orang merasa, “oh, masalah ini ada hubungannya dengan hidup saya,” akan lebih berpeluang membangun dukungan. Sebaliknya, siapa yang hanya melempar data tanpa jembatan emosional dan praktis, akan kalah bahkan jika datanya benar.

Kita bisa menyebut ini kesenjangan terjemahan. Negara dan para ahli sering bicara dalam bahasa risiko agregat, sementara warga hidup dalam bahasa pengeluaran, waktu, jarak, dan kepastian. Krisis iklim memperlebar kesenjangan ini, karena dampaknya nyata tetapi mekanismenya rumit. Politik yang gagal mengatasi kesenjangan terjemahan akhirnya memproduksi dua kegagalan sekaligus: kebijakan yang tidak dipahami, dan masyarakat yang tidak merasa memiliki.

Demokrasi bukan hanya soal siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling mampu mengubah kebenaran menjadi pengertian bersama.

Mengapa Iklim adalah Masalah Pendidikan, dan Pendidikan adalah Masalah Keamanan

Ada cara lama memandang iklim sebagai urusan lingkungan, dan pendidikan sebagai urusan sekolah. Cara pandang itu terlalu sempit. Dalam praktiknya, literasi publik adalah infrastruktur adaptasi. Tanpa literasi yang cukup, masyarakat sulit membaca peringatan dini, sulit membedakan informasi cuaca dari rumor, sulit menilai risiko kesehatan, dan sulit menekan pemerintah agar bertindak sebelum bencana membesar.

Bayangkan dua desa yang sama-sama menghadapi musim hujan ekstrem. Desa pertama memiliki warga yang paham kenapa drainase harus dibersihkan sebelum hujan, mengerti mengapa pohon di bantaran perlu ditata, dan tahu cara membaca peringatan cuaca. Desa kedua hanya menunggu bantuan datang setelah banjir. Secara fisik, ancamannya sama. Secara sosial, kapasitas bertahannya sangat berbeda. Perbedaan ini bukan sekadar soal pengetahuan formal, melainkan soal kemampuan kolektif untuk mengubah informasi menjadi tindakan.

Di tingkat nasional, efeknya lebih besar lagi. Negara dengan literasi publik yang rendah akan cenderung merespons krisis iklim secara reaktif, bukan preventif. Padahal biaya terbesar justru sering muncul dari keterlambatan. Satu rupiah pencegahan bisa menghindarkan banyak rupiah kerusakan. Tetapi logika pencegahan jarang populer, karena manfaatnya tidak langsung terlihat. Di sinilah pendidikan bertemu politik: pendidikan membangun kapasitas untuk memahami manfaat jangka panjang, sementara politik harus menciptakan insentif agar manfaat itu dihargai sebelum bencana terjadi.

Kita bisa menyusun model sederhana: iklim memberi tekanan, literasi menentukan interpretasi, dan politik menentukan respons. Jika salah satu lemah, rantainya putus. Jika tekanan iklim tinggi tetapi literasi rendah, masyarakat melihat bencana sebagai nasib, bukan risiko yang bisa dikelola. Jika literasi ada tetapi politik tak responsif, masyarakat paham masalahnya tetapi tidak melihat jalan keluar. Jika politik responsif tetapi komunikasi buruk, kebijakan bagus tetap tak punya legitimasi. Tiga unsur ini saling mengunci.

Masalahnya bukan bahwa warga tidak peduli. Banyak warga sangat peduli, justru karena mereka yang paling cepat merasakan dampaknya. Masalahnya adalah peduli saja tidak cukup jika kepedulian tidak dibangun menjadi pemahaman bersama, lalu dijahit menjadi tuntutan politik yang stabil.

---

Dari Data Menjadi Imajinasi: Cara Baru Menjelaskan Krisis yang Besar

Kalau kita ingin Indonesia lebih siap menghadapi perubahan iklim, kita harus berhenti memperlakukan data sebagai tujuan akhir. Data adalah bahan baku, bukan hasil jadi. Yang dibutuhkan adalah imajinasi kebijakan, yaitu kemampuan menggambarkan konsekuensi kebijakan dalam bahasa hidup sehari-hari.

Misalnya, alih-alih mengatakan bahwa perubahan iklim menimbulkan kerugian ekonomi besar, jelaskan begini: setiap banjir yang membuat sekolah libur, setiap jalan yang putus, setiap panen yang gagal, dan setiap harga pangan yang naik adalah bagian dari tagihan iklim yang diam-diam dibayar keluarga. Atau alih-alih berbicara tentang transisi energi dengan istilah teknis, jelaskan manfaatnya sebagai udara yang lebih bersih, tagihan kesehatan yang lebih rendah, dan pekerjaan baru yang lebih tahan masa depan.

Ada perbedaan besar antara informasi dan orientasi. Informasi memberi fakta. Orientasi memberi arah. Masyarakat tidak hanya perlu tahu bahwa iklim berubah. Mereka perlu tahu apa arti perubahan itu bagi biaya hidup mereka, keamanan komunitas mereka, dan masa depan anak mereka. Inilah yang membuat isu iklim bisa menjadi isu politik yang benar-benar hidup, bukan sekadar isu akademik.

Penting juga untuk mengubah cara kita membingkai tanggung jawab. Jangan seluruh beban diserahkan kepada individu dengan pesan moral seperti hemat listrik atau bawa tumbler. Itu berguna, tetapi terlalu kecil. Jika kerugian sudah mencapai ratusan triliun, maka responsnya harus sistemik: tata ruang yang lebih masuk akal, transportasi publik yang lebih kuat, perlindungan pesisir, data peringatan dini yang mudah dipahami, serta pendidikan publik yang menjelaskan hubungan sebab akibat secara sederhana. Individu penting, tetapi institusi menentukan skala.

Kita membutuhkan bahasa yang membuat orang merasa, “ini bukan isu orang lain.” Karena selama krisis iklim dianggap jauh dari urusan dapur, sawah, pasar, dan ongkos sekolah, maka ia akan kalah dari isu yang lebih dekat ke perut dan saku. Padahal justru di situlah permainan sebenarnya: bukan bagaimana membuat iklim terdengar penting, tetapi bagaimana membuatnya terasa dekat.

Key Takeaways

1. Terjemahkan risiko ke dalam hidup sehari-hari. Jangan hanya bicara angka triliunan, jelaskan bagaimana dampaknya muncul dalam harga pangan, banjir lokal, dan kehilangan pendapatan.

2. Anggap literasi publik sebagai infrastruktur adaptasi. Masyarakat yang lebih paham risiko lebih siap merespons peringatan dini, perubahan musim, dan kebijakan pencegahan.

3. Gunakan bahasa pengalaman, bukan jargon. Jelaskan perubahan iklim melalui hal yang bisa dirasakan langsung: panas, banjir, gagal panen, biaya kesehatan, dan waktu yang hilang.

4. Bangun politik pencegahan, bukan hanya politik reaksi. Biaya terbesar sering muncul karena kita terlambat bertindak. Kebijakan yang baik harus dihargai sebelum bencana terjadi.

5. Hubungkan pendidikan dengan keamanan ekonomi. Pendidikan bukan hanya soal ijazah, tetapi kemampuan kolektif untuk membaca risiko dan menuntut kebijakan yang melindungi masa depan.

---

Penutup: Masalah Kita Bukan Kekurangan Fakta, Tapi Kekurangan Penerjemah

Jika ada satu pelajaran dari pertemuan dua angka tadi, itu adalah ini: Indonesia tidak hanya menghadapi krisis iklim. Indonesia menghadapi krisis penerjemahan. Kita tahu kerugiannya besar, tetapi belum cukup piawai membuat kerugian itu dipahami sebagai ancaman bersama yang mendesak. Kita tahu banyak warga punya pendidikan formal yang terbatas, tetapi sering lupa bahwa itu berarti negara harus bekerja lebih keras untuk menjembatani ide, bukan menyederhanakan warga menjadi angka statistik.

Maka pertanyaan paling penting bukan lagi, “Apakah perubahan iklim mahal?” Tentu saja mahal. Pertanyaannya adalah, “Siapa yang mampu menjelaskan mahalnya itu dengan cara yang membuat masyarakat bergerak sebelum tagihan datang?”

Karena pada akhirnya, bangsa yang kalah oleh perubahan iklim bukan selalu bangsa yang paling panas atau paling sering banjir. Sering kali, itu adalah bangsa yang terlambat mengubah pengetahuan menjadi pengertian, dan pengertian menjadi tindakan. Dan di situlah masa depan Indonesia sesungguhnya dipertaruhkan.